Berita

HUMAS PROKOPIM, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai menyampaikan sejumlah aspirasi dan persoalan strategis pembangunan daerah dalam audiensi dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Mentawai Dr. Rinto Wardana, S.H., M.H. bersama Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Ibrani Sababalat. Rombongan diterima oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima bersama Tenaga Ahli Komisi II DPR RI Agustinus Eko Rahardjo.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati dan DPRD Mentawai menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang masih menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan daerah. Di antaranya terkait alokasi kursi DPRD, status kawasan hutan, pelayanan pertanahan, serta keterbatasan infrastruktur dasar, khususnya jalan dan kelistrikan.

Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana menjelaskan, alokasi kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mengalami penyesuaian sejak daerah tersebut berdiri pada 1999 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999.

“Sejak berdiri pada 1999 berdasarkan UU RI Nomor 49 Tahun 1999, DPRD Kabupaten Mentawai hanya beranggotakan 20 kursi. Saat ini kami mengusulkan agar pada Pemilu 2029 alokasi bertambah 5 kursi, karena jumlah penduduk kami sudah mencapai 100 ribu jiwa,” ujar Rinto.

Selain persoalan alokasi kursi legislatif, Bupati juga menyampaikan tantangan pembangunan yang berkaitan dengan tingginya persentase kawasan hutan di Mentawai yang mencapai sekitar 63 persen. Kondisi tersebut dinilai turut membatasi ruang pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman maupun infrastruktur.

Persoalan pelayanan pertanahan juga menjadi perhatian. Pemkab Mentawai berharap adanya dukungan dan koordinasi dengan pemerintah pusat agar operasional pelayanan pertanahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat berjalan lebih optimal.

Bupati Rinto turut menyoroti kebutuhan penguatan infrastruktur dasar untuk mendukung pengembangan potensi pariwisata Mentawai, khususnya sektor surfing yang menjadi salah satu daya tarik utama daerah.

“Mentawai tengah membangun branding sebagai ‘Ibukota Surfing Dunia’, namun kawasan ring satu ibu kota kabupaten masih kerap mati lampu. Kami mengajukan dukungan anggaran pembangunan perbatasan, terutama untuk infrastruktur jalan dan listrik,” kata Rinto.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menekankan pentingnya Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki visi pembangunan jangka panjang yang kuat dengan bertumpu pada kearifan lokal, kekayaan budaya, serta potensi kelautan.

Menurutnya, karakteristik Mentawai sebagai daerah kepulauan harus menjadi kekuatan dalam membangun identitas dan daya saing daerah.

“Mentawai harus punya narasi terhadap pembangunan daerah. Di era teknologi digital, banyak hal dari aspek sosial, budaya, dan seni yang bisa menjadi branding Mentawai. Kapitalisasi seni budaya harus jadi identitas daerah,” ujar Aria Bima.

Ia juga mengingatkan agar upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak menghilangkan karakter asli Mentawai.

“Jangan hanya kebut PAD, tapi lanskap Mentawai dihilangkan. Fokuslah pada vokasi perikanan dan pariwisata. Buka SMK di kedua bidang itu, bahkan kalau bisa hingga D-3,” tegasnya.

Terkait persoalan pertanahan dan koordinasi dengan kementerian terkait, Komisi II DPR RI menyatakan akan mendorong tindak lanjut kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), agar pelayanan pertanahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat berjalan lebih aktif dan optimal.

Mengakhiri pertemuan, Aria Bima mendorong Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menyusun perencanaan pembangunan yang strategis dan berorientasi jangka panjang, dengan memanfaatkan potensi budaya, kelautan, pariwisata, serta karakter geografis Mentawai.

“Harus berpikir strategis, jangan yang terlalu pendek. Ingat, seperti kata Bung Karno, ‘Bermimpilah dan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang,’” pungkas Aria Bima.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab dan DPRD Kepulauan Mentawai memperkuat komunikasi serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI dalam memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus mendorong percepatan pembangunan Mentawai yang tetap berpijak pada karakter budaya, potensi maritim, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. (yy,bs)