Berita

HUMAS PROKOPIM, MENTAWAI - Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, untuk pertama kalinya melantik tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) serta 14 Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pelantikan berlangsung di Aula Bappeda Mentawai, Senin (22/12).

Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik masing-masing Aban Barnabas Sikaraja yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora), kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Mentawai. Selanjutnya, Jop yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dilantik sebagai Kepala Disdikbud Mentawai. Sementara itu, Sarman Simanungkalit yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) dilantik sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mentawai.

Pelantikan ketiga pejabat tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 800.1.3.3/3197/JPT/BKPSDM tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam arahannya, Bupati Rinto menegaskan bahwa jabatan bukanlah hadiah, melainkan amanah dan tanggung jawab besar yang akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kinerja.

“Jabatan ini bukan hadiah, tetapi amanah yang harus diselesaikan paling tidak dalam dua tahun. Akan dilakukan evaluasi kinerja. Bekerja harus ada target, output harus jelas dan terukur,” tegas Rinto.

Ia menekankan pentingnya capaian kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala sekolah, mengingat dalam empat tahun ke depan terdapat banyak agenda strategis pembangunan daerah yang harus dituntaskan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran.

Namun demikian, Rinto menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk tidak bekerja secara maksimal.

“Yang menentukan bukan besar kecilnya anggaran, tetapi kemampuan meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja agar hasilnya maksimal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Rinto mengingatkan seluruh pejabat agar bekerja secara hati-hati dan bertanggung jawab, karena amanah jabatan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Jika tidak sesuai harapan, akan dilakukan penindakan. Sebaliknya, jika kinerjanya baik, tentu akan diberikan reward,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa penempatan jabatan dilakukan murni berdasarkan kompetensi dan kebutuhan organisasi, bukan karena faktor lain.

“Tidak terpilih bukanlah hukuman. Semua diukur berdasarkan kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Jabatan ini bukan hasil transaksi, tetapi berdasarkan kompetensi,” tegasnya.

Khusus kepada para kepala sekolah yang dilantik, Bupati Rinto meminta agar pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan secara maksimal, transparan, dan akuntabel. Ia juga menegaskan tidak akan mentolerir rendahnya disiplin kerja tenaga pendidik.

“Guru yang jarang masuk silakan laporkan langsung kepada saya. Jangan ada lagi bermain-main dalam bekerja. Jika tidak disiplin, laporkan untuk ditindak sesuai aturan, bahkan sampai pemberhentian,” tegasnya.

Menutup arahannya, Bupati Rinto mengajak seluruh pejabat dan kepala sekolah yang dilantik untuk bekerja keras dengan orientasi hasil.

“Bagi saya, parameter kerja adalah output. Jika tidak sesuai target, itu akan menjadi catatan penting dalam evaluasi,” pungkasnya. (yy,bs)