Berita

 HUMAS PROKOPIM, MENTAWAI - Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 86 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, terdiri dari 20 orang pejabat Eselon IIIa, 32 orang pejabat Eselon IIB, dan 34 orang pejabat Eselon IV, dalam sebuah upacara pelantikan yang digelar di Aula Bappeda,Selasa (27/1/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Rinto Wardana menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan anugerah dan berkat, namun bukan semata-mata karena kemampuan individu, melainkan bagian dari proses panjang yang harus dilalui bersama.

“Bapak dan Ibu yang mendapat kesempatan dilantik hari ini adalah sebuah anugerah dan berkat. Bukan karena Bapak-Ibu semata, tetapi karena ini adalah proses yang tidak mudah dan harus kita lalui bersama,” ujar Bupati.

Bupati mengakui bahwa proses penataan struktur kepegawaian merupakan pekerjaan yang sangat kompleks dan penuh dilema. Bahkan, menurutnya, tantangan tersebut tidak kalah berat dibandingkan pembangunan infrastruktur.

“Saya katakan, lebih mudah membangun jalan keliling Mentawai daripada menyusun struktur pegawai ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa pelantikan ini belum merupakan tahap akhir. Masih terdapat tahapan lanjutan dan sejumlah posisi yang sedang dalam proses pembahasan.

“Ini baru tahap pertama. Masih ada tahap kedua. Artinya, proses ini belum final dan belum selesai,” jelasnya.

Pelantikan ini, kata Bupati, dilakukan sebagai bagian dari percepatan kinerja pemerintahan, agar tahun 2026 tidak lagi dihabiskan untuk urusan kepegawaian, melainkan fokus pada pelaksanaan program pembangunan daerah.

“Saya tidak mau tahun 2026 kita masih berputar pada urusan pegawai. Februari nanti semua program harus sudah bergerak. Bapak-Ibu inilah motor penggeraknya,” tegas Bupati.

Bupati juga menekankan pentingnya tanggung jawab dan semangat kerja para pejabat yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program daerah akan sangat bergantung pada kinerja para pejabat struktural.

Sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian, Bupati menetapkan evaluasi kinerja secara rutin setiap akhir bulan, termasuk evaluasi serapan anggaran dan progres program.

“Akhir Januari berapa serapan anggaran, akhir Februari berapa serapan anggaran. Dari situ kita bisa lihat apakah kita bekerja atau tidak,” ujarnya.

Bupati turut menegaskan bahwa proses mutasi dan promosi jabatan telah dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, disiplin, dan hak masing-masing ASN, meskipun diakuinya tidak semua pihak dapat merasa puas.

“Tidak semua orang bisa kita senangkan. Kita bukan Tuhan. Tapi yang mendapatkan posisi hari ini adalah mereka yang harus siap memikul tanggung jawab besar,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa setelah pelantikan, para pejabat tidak boleh terlena dengan jabatan baru.

“Jangan senang dulu. Tidak ada waktu untuk tidur. Yang dibutuhkan sekarang adalah kerja nyata,” tegas Bupati.

Ke depan, seluruh kepala perangkat daerah dan pejabat struktural akan dinilai berdasarkan parameter kinerja yang jelas, mulai dari perencanaan program, waktu pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Evaluasi ini akan menjadi dasar penilaian keberlanjutan jabatan di masa mendatang.

Menutup sambutannya, Bupati meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menjadi pemimpin yang proaktif, baik sebagai pemimpin maupun penggerak di unit kerjanya masing-masing.

“Bapak-Ibu harus menjadi leader, bukan hanya follower. Jika ada kendala, sampaikan, usulkan solusi, dan bergerak bersama,” pungkasnya. (yy,bm)