Berita

HUMAS PROKOPIM, MENTAWAI – Wakil Bupati Kepulauan Mentawai, Jakop Saguruk, S.E melakukan monitoring pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, selama empat hari, 23–26 September 2026.

Monitoring tersebut mencakup empat kecamatan, yakni Kecamatan Siberut Barat Daya, Siberut Selatan, Siberut Tengah, dan Siberut Utara. Sejumlah infrastruktur yang ditinjau meliputi pembangunan jalan, jalur evakuasi kebencanaan, jembatan, serta perumahan.

Kegiatan ini dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan di lapangan sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai kondisi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat.

Wakil Bupati Jakop Saguruk menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan peninjauan secara langsung terhadap pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

“Pemerintah wajib meninjau setiap pembangunan yang ada di Mentawai. Harus benar-benar dipastikan apakah pembangunan tersebut berjalan atau tidak, sehingga dapat ditindaklanjuti,” ujar Jakop.

Di Kecamatan Siberut Barat Daya, tepatnya di Desa Pasakiat Taileleu, Wakil Bupati meninjau pembangunan jalan jalur evakuasi kebencanaan.

Jalur tersebut merupakan salah satu infrastruktur yang mendukung kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, sekaligus menjadi akses bagi masyarakat menuju lokasi yang lebih aman dalam kondisi darurat.

Selain itu, Jakop juga meninjau Jembatan Ailogat Taileleu yang menghubungkan Desa Taileleu dengan Desa Sagulubegg. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi serta perkembangan pembangunan jembatan yang menjadi salah satu akses penghubung masyarakat di wilayah tersebut.

Monitoring kemudian dilanjutkan ke Kecamatan Siberut Selatan. Di wilayah ini, Wakil Bupati meninjau sejumlah ruas jalan, yakni Jalan Maileppet–Saliguma, Jalan Puro–Tiop, dan Jalan Puro–Rogdok.

Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi dan perkembangan pembangunan jalan di lapangan. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Di Kecamatan Siberut Tengah, tepatnya di Saibi Samukop, Wakil Bupati meninjau kondisi sebuah jembatan yang sudah tidak dapat dilalui masyarakat.

Kondisi jembatan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam monitoring. Sebab, jembatan merupakan bagian penting dari akses masyarakat dalam menjalankan aktivitas dan mobilitas sehari-hari.

Melalui peninjauan langsung, pemerintah daerah dapat mengetahui kondisi serta kebutuhan penanganan terhadap infrastruktur tersebut. Temuan di lapangan selanjutnya dapat menjadi bahan koordinasi dan tindak lanjut bersama perangkat daerah terkait.

Selain meninjau jembatan di Saibi Samukop, Wakil Bupati juga melakukan monitoring pembangunan jalan dan perumahan di wilayah Subelen.

Sementara itu, di Kecamatan Siberut Utara, Jakop Saguruk meninjau jembatan dan perumahan yang berada di Desa Mongan Poula dan Desa Sotboyak.

Peninjauan tersebut merupakan bagian dari rangkaian monitoring pembangunan untuk melihat kondisi infrastruktur secara langsung serta memastikan pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Wakil Bupati berharap seluruh pembangunan yang dilaksanakan, baik jalan, jembatan maupun perumahan, dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.

Ia juga meminta agar setiap kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pembangunan di lapangan segera disampaikan kepada dinas terkait untuk dikoordinasikan dan ditindaklanjuti.

“Harapan kita, setiap pembangunan jalan, jembatan maupun perumahan ini dapat selesai tepat waktu, sehingga masyarakat bisa segera menikmati dan memanfaatkannya. Kalau ada kendala di lapangan, sampaikan kepada dinas terkait supaya bisa segera ditindaklanjuti,” ungkap Jakop.

Rangkaian monitoring yang dilaksanakan selama empat hari tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pembangunan di daerah.

Melalui monitoring secara langsung, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran kondisi pembangunan di lapangan, mengidentifikasi berbagai kendala, serta melakukan koordinasi dan tindak lanjut agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang optimal. (yy,win)